Gagas Investasi Pendidikan di Momen Kebangkitan Nasional - CocokPedia
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gagas Investasi Pendidikan di Momen Kebangkitan Nasional


Di beberapa negara maju, kementerian pendidikannya menerapkan layanan pinjaman untuk siswa dan mahasiwa. Layanan tersebut untuk tujuan agar semua masyarakat dapat dengan mudah menikmati layanan pendidikan terutama pendidikan tinggi.

Kalau di Indonesia Kementerian Pendidikan dan pihak swasta dengan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya menyelenggarakan program beasiswa saja sepertinya tidak cukup untuk memenuhi jumlah layanan pendidikan yang dapat ternikmati secara adil. Hanya calon mahasiswa atau mahasiswa yang lolos uji beasiswa yang dapat menikmati pendidikan. Bukankah warga negara berhak mengenyam pendidikan dan itu dijamin oleh negara? Bukankah hanya anak orang kaya yang dapat menikmati layanan pendidikan tinggi negeri yang budgetnya selangit? Bukankah hanya input mahasiswa yang pintar (belum tentu cerdas) yang lolos beasiswa dan kemudian kuliah?


esai,pendidikan,Kemendikbudristek,corporate social responsibility,csr,lpdp,federal student loans,loans,loan,plus,bps,tki,bos,free,kebangkitan nasional,pinjaman,investasi,


Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu secara finansial? Bukankah terputus harapan mereka untuk memperbaiki kualitas hidupnya, setidaknya berpendidikan tinggi? Silakan dikaji lebih lanjut oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendibud Ristek) terutama menyangkut pasal 31 ayat 1-5, Undang-undang Dasar 1945. Jadi tidak sibuk dengan judul-judul kurikulum baru yang mirip ritual ganti menteri ganti kurikulum. Bukankah proyek tersebut membutuhkan dana dan waktu yang sangat banyak? Bukankah kebijakan tersebut mirip eksperimen yang obyeknya manusia (sebagai kambing percobaan) dan berulang kali dilakukan tanpa ujung yang jelas? Bukankah banyak waktu tersita untuk mengikuti pelatihan untuk satu judul kurikulum dan mengabaikan hak belajar murid?

Salah satu negara yang menerapkan layanan finance (finansial) guna membantu calon dan mahasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikannya adalah Amerika Serikat (USA). Nama departemen yang menangani hal tersebut adalah US Departement of Education's Federal Student Loans (Federal Student Aid an Office of the Department of Education).

Jadi departemen pendidikan Amerika Serikat sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab menaungi lembaga pendidikan sekaligus sebagai penyandang dana pinjaman untuk kebutuhan pendidikan. Keren bukan?

Ada empat bentuk pinjaman pendidikan yang mereka tawarkan kepada bangsanya. Keempat tawaran tersebut adalah sebagai berikut.

Pinjaman Bersubsidi Langsung

Adalah pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa tingkat sarjana yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya dengan menunjukkan proposal pengajuan kebutuhan finansial untuk membantu menutupi biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi atau sekolah karir yang diinginkan.

Pinjaman Langsung Tanpa Subsidi

Adalah pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa tingkat sarjana, pascasarjana, dan profesional (karir) yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya tidak didasarkan pada pada kebutuhan finansial.

Pinjaman PLUS Langsung

Adalah pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa tingkat pascasarjana atau profesional dan orang tua dari mahasiswa jenjang sarjana yang menjadi tanggungannya untuk membantu membiayai pendidikan yang tidak ditanggung oleh bantuan keuangan lain. Kelayakan tidak didasarkan pada kebutuhan finansial, tetapi berdasarkan pemeriksaan kredit perbankan yang mereka miliki. Peminjam yang memiliki riwayat kredit bank yang buruk harus memenuhi persyaratan tambahan untuk memenuhi syarat.

Pinjaman Konsolidasi Langsung

Adalah pinjaman yang memungkinkan untuk menggabungkan semua pinjaman mahasiswa federal yang memenuhi syarat menjadi satu pinjaman dengan penyedia pinjaman tunggal. Dengan kondisi keuangan terburuk pun dapat diatasi oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi warganya.

Mengenai besaran pinjaman biaya pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pinjaman Bersubsidi Langsung dan Pinjaman Langsung Tanpa Subsidi berkisar dari $5,500 hingga $12,500 per tahun. Sedangkan pinjaman plus dan konsolidasi langsung dapat meminjam hingga $20.500 (setara Rp300 juta) setiap tahun.

Bukankah dengan tawaran yang dinaungi pemerintah Amerika Serikat tersebut membantu meringakan beban dana kebutuhan pendidikan masyarakatnya? Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah investasi pemerintah dan swasta sudah sampai pada tahap itu? Apakah masih berkutat dengan hal-hal teknis seperti perubahan judul demi judul  kurikulum baru yang tidak kunjung selesai? Bagaimana dengan pihak  swasta apakah masih menghindari untuk menyalurkan CSR-nya agar bisa diam-diam lari dari tanggung jawab menyalurkannya?

Seandainya, ini seandainya ya, pemerintah berinisiatif mengadaptasi kebijakan seperti yang USA terapkan, maka semua orang, semua masyarakat dapat menikmati perguruan tinggi. Itu artinya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia meningkat dengan banyaknya jumlah orang berpendidikan tinggi (tenaga profesional, bukan kelas buruh).

Berdasarkan data statistik lulusan pendidikan di Indonesia c.q data dari Badan Pusat Statistik  (BPS) per Februari 2019, dari 129,3 juta orang yang bekerja di Indonesia, sebanyak 75,37 juta jiwa (setara 58,26%) merupakan lulusan SMP atau di bawahnya. Dari total jumlah orang yang bekerja, sebanyak 40,51% adalah lulusan SD. Sementara yang lulusan SMP hanya 17,75%. Artinya porsi SD jauh lebih tinggi ketimbang lulusan SMP.

Berdasarkan data dari Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 38% hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 31% dan lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) 30% sedangkan lulusan sarjana dan pascasarjana tidak sampai 1%.

Bukankah miris angka jumlah masyarakat terdidik berbanding dengan jumlah penduduk manusia produktif Indonesia? Bukankah jumlah buruh menjadi mayoritas berbanding dengan jumlah tenaga profesional? Nah, hal itu harus didongkrak dengan salah satu caranya adalah penyelenggaraan program pinjaman dana pendidikan. Sekilas terkesan rugi mendanai pendidikan dengan jalan menalangi, tapi secara jangka panjang Indonesia dapat bangkit menjadi negara beradab terdidik di dunia. Masuk akal?

Mimpi tersebut membutuhkan keberanian pemerintah merangkul pihak swasta untuk mewujudkan pendidikan ternikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Berani Mas? Berani Bung? Berani Bos? Jika tidak berani jangan harap dapat menjadi negara maju yang beradab dan berdaulat di bidang pendidikan. Fakta membuktikan bahwa ekspor sumber daya manusia Indonesia terbanyak hanya sebagai babu di negara lain. It's okey? Kalau okey ya tidak masalah, itu pilihan.

Beberapa pihak swasta banyak yang berinvestasi di dunia pendidikan dalam bentuk asuransi pendidikan. Sistem menabung dan mengklaim untuk dana pendidikan. Karena tidak ada campur tangan pemerintah, tentu saja program asuransi tersebut pada akhirnya murni untuk mengantongi keuntungan bisnis semata alih-alih menbantu dana pendidikan  Pemerintah melirik dan tertarik? Tak ingin terlibat? Tentu itu juga pilihan. Pemerintah masih sibuk dengan hal-hal yang bersifat administratif dan teknis dengan biaya yang fantastis. Gagasan ini mungkin cocok bagi yang mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 mendatang. Silakan kalau gagasan ini dirasa cocok untuk merebut hati masyarakat. Boleh dicangkok, boleh diambil.

Menggelindingnya program Biaya Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005 pada jenjang pendidikan dasar terutama Sekolah Dasar (SD) membuat masyarakat antipati terhadap pendidikan. Kurang merasa memiliki dan ikut andil dalam kualitas pendidikan. Seluruh kebutuhan pendidikan digantungkan kepada pemerintah melalui sekolah. Bukankah fakta zaman now masyarakat mampu menyekolahkan anak-anak di jenjang sekolah dasar? Yang kurang mampu ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Bukankah demikian? Fakta lain, yang pure free kan hanya SD? Bukankah ketika masuk SMP mulai berbayar (seharusnya gratis)? Bukankah banyak judul penarikan dana di SMP sambil lalu menerima BOS?

Ini hanya sebuah gagasan sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan sumber daya manusia. Jangan tersinggung, tapi cobalah untuk dikaji daripada menyibukkan diri dengan hal administratif dan teknis. Setidaknya gagasan ini menjadi momen Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan spirit Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang sama-sama berada di bulan Mei. Tinggal menunggu langkah pertama dari kaki pemerintah untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang dapat ternikmati secara adil untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai cita-cita undang-undang.


Posting Komentar untuk "Gagas Investasi Pendidikan di Momen Kebangkitan Nasional"