Selamatkan NKRI Melalui Lembaga Pendidikan

 

Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Makarim; Menteri Agama, Gus Yaqut;  pihak BNPT (Badan Nasional Penanggulangan T3r0ri1sme), Kementerian Pertahanan RI, dan Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan TNI dan Polri seperti secepatnya perlu duduk bareng membahas soalan pelik yang menimpa negeri tercinta saat ini. Tema dalam agenda duduk bareng tersebut yang sangat tepat adalah: Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan virus intoleran dan r4dikalisme di bidang pendidikan (formal dan informal).

Baca Juga:

Semua Salah Jokowi, Solusinya Khilafah

Diduga Emak Ini Provokator Pengeroyokan AM

Wajah bangsa dan negara ini, beberapa kali dan bahkan berkali-kali diresahkan dengan sejumlah demontrasi atas nama agama dan gagasan pendirian khilafah. Apapun tema yang mereka angkat dan angkut akan berakhir pada tuntunan turunnya presiden yang sah dan mengganti sistem pemerintahan dengan sistem khilafah. Beberapa soalan lain lagi yang mencuat yakni mengenai publikasi dan propaganda poligami yang terang-terangan dan terbuka bahkan ada mentornya. Sang mentor dalam wawancaranya dengan Narasi Newsroom (penggiat media online) 13 April 2022 lalu menyatakan bahwa Islam sudah hadir dengan kemenangan T4liban, maka tepat waktunya untuk memperbanyak umat melalui poligami. Apakah anda tidak merasa aneh dengan pernyataan tersebut?

Dengan menyebut satu kata ‘T4liban’, sudah dapat kita indikasi bahwa sang mentor poligami adalah pimpinan kelompok yang pro-khilafah melalui jalur propaganda poligami sekaligus model pelakunya. Sang mentor punya kiblat yang jelas yakni T4liban. Inilah mesin prototipe yang akan diproduksi dari kelompok kecil yang bernama keluarga sebagai bentuk pendidikan informal. Pendidikan informal dalam bentuk keluarga dapat menciptakan lebih banyak manusia yang akan dicetak sebagai manusia intoleran dan r4dikal yang dapat diproduksi massal dan cepat melalui poligami.

Itu gambaran berkembang biaknya penanaman virus intoleran dan r4dikal dari lumbung pendidikan informal yang bernama keluarga kemudian dilanjutkan ke lumbuh yang lebih besar. Lumbuh yang lebih besar dan paten selanjutnya adalah lembaga pendidikan formal. Ada banyak jenis lembaga pendidikan formal. Ada lembaga pendidikan swasta dan negeri. Ada lembaga pendidikan berbasis agama, ada lembaga pendidikan nonformal, dan ada kantong-kantong lain seperti organisasi ber label agama, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga berbasis agama dari semua bentuk dan jenjang. Bukankah sangat luas dan nyaman? Bukankah lembaga pendidikan merupakan pabrikan terbaik untuk mencetak generasi yang anti Pancasila, anti NKRI, anti UUD 1945, anti Merah Putih, dan anti Bhinneka Tunggal Ika?

Lembaga pendidikan dapat dijadikan rumah produksi kedua setelah rumah tangga poligami yang kiblatnya Taliban. Rumah produksi kedua ini, secara teknis dapat memantenkan paham intoleran dan r4dikalisme atas nama agama yang dapat disuntikkan dengan bebas setiap saat. Pada saat diperlukan mereka bisa saja dipanen dan digunakan dengan baik. Terutama dapat digunakan sebagai alat politik yang bisa menggoyang negara yang sah. Bisa digunakan untuk membuat kerusuhan bahkan menggulingkan negara dengan harga yang sangat mahal.

Dengan duduknya beberapa kementerian beserta BNPT, TNI dan Polri rasanya perlu digagas bagaimana caranya mendeteksi bahwa manusia di dalam lembaga pendidikan atau manusia yang berpoligami dengan bangganya atas nama agama, aman dari virus intoleran dan r4dikalisme. Perlu digagas langkah-langkah teknis dan taktis yang dapat memindai kecintaan mereka terhadap NKRI. Perlu dibuatkan formula jitu yang dapat menyimpulkan dan valid yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan semisal dihentikannya lembaga pendidikan yang terpapar virus intoleran dan r4dikalisme. Hal ini perlu segera dilakukan dan sangat mendesak sebelum bangsa ini menuai bencana yang paling besar.

Sebagaimana data yang diungkap oleh Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid saat pada Kamis 4 November 2021. BNPT menyebut bahwa ada beberapa kantong manusia yang terpapar virus tersebut dengan rincian bahwa indeks survei yang berpotensi r4dikalisme di kalangan PNS (pro khilafah ataupun anti Pancasila) saja mencapai 19,4 persen (data 2018-2019). Selanjutnya ia menyebutkan bahwa terdapat 3 persen anggota pengaman nasional (Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Polri), 20 persen kelompok mahasiswa, 18 persen pegawai BUMN (anti Pancasila), 4 persen pemuda (siap bergabung dengan ormas pengacau dunia), dan sebagainya.

Nah, para masyarakat pendidik di berbagai bentuk dan jenjang pendidikan bukankah belum diperiksa? Bukankah di lembaga pendidikan terjadi pengharaman menghormat bendera merah putih? Bukankah di dunia pendidikan penanaman stigma bahwa sistem pemerintah Indonesia saat ini adalah sistem taghut atau dajjal atau iblis? Bukankah dalam dunia pendidikan haram berpartisipati dalam program Keluarga Berencana (KB)? Bahkan di lembaga pendidikan dapat dengan mudah membaiat atau mencekoki paham takfiri dan usungan khilafah? Bukankah guru atau ustad mudah meng-install aplikasi inteleran, r4dikalisme, dan pro khilafah pada otak dan benak peserta didik di lembaga pendidikan?

Indikator yang disampaikan Nurwakhid berikutnya tentang  indikator potensi r4dikalisme antara lain tidak setuju atau anti-terhadap Pancasila, prokhilafah, anti terhadap pemerintahan yang sah, intoleran, dan eksklusif hingga pengharaman terkait budaya dan kearifan lokal keagamaan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menciptakan alat yang kemudian disepakati sebagai alat pindai ulang kesetiaan mereka terhadap NKRI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, PP Nomor 77 Tahun 2019, PP Nomor 35 Tahun 2020, serta Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Extremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dapat dijadikan dasar untuk membuat rubrik untuk memindai ulang dan menyisir dengan ketat kesetiaan mereka kepada NKRI.

Bagaimana dengan masyarakat pengguna layanan pendidikan? Harus lebih selektif. Sering-seringlah bertanya kepada ananda apa yang telah didapat dari lembaga pendidikan tersebut. Sesekali atau seringkali juga ikut memantau proses pembelajaran yang sedang berlangsung dalam lembaga pendidikan tersebut. Jika para pengguna layanan pendidikan juga diam dan membenarkan yang salah, NKRI tak akan terselamatkan. Jika masyarakat merasa aman-aman saja dengan lembaga pendidikan yang berlabel agama, tentu kita tak dapat menyelamatkan NKRI.

Empat kementerian dan pihak BNPT, TNI, Polri bukankah relevan menggagas dan mengemas serta menjadi scanner atas paham intoleran dan radikalisme serta pro khilafah? Kesemua pihak tersebut bukankah pihak yang harusnya paling kuatir atas indikator terjadinya keresahan yang menggoyang negara yang sah? What the next? This is Emergency! Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

#selamatkanNKRI
#selamatkanIndonesia
#saveIndonesia
#SaveNKRI

Berbagi :