Kulkas aja halal, kapan aku dihalalin? - CocokPedia
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kulkas aja halal, kapan aku dihalalin?

 

Label halal adalah produk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan keterangan atas barang atau sesuatu halal atau tidaknya bagi umat Islam. Jadi MUI seolah mewakili ulama seluruh Indonesia yang berwenang melebeli makanan, minuman, benda, bahkan tempat itu haram atau halal.

Apakah MUI termasuk perangkat sistem dalam pemerintahan? Apakah benar MUI secara aklamasi merupakan perwakilan ulama? Mewakili ulama mana? Nah, itu yang harus dicari kejelasannya.

Menurut wikipedia MUI hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sama dengan LSM lainnya di masyarakat. Tapi, mengapa hanya MUI yang digandeng pemerintah untuk melegalisasi benda dan tempat atau apapun? Harusnya juga ada LSM dari agama lain kan? Bahkan pekerjaan MUI ini dibuatkan undang-undangnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maka seluruh produk di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.



MUI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang di dalamnya beranggotakan para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk: membimbing, membina, dan mengayomi, umat Islam di Indonesia. MUI berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.

MUI telah banyak mencetak label halal pada makanan, minuman, benda, barang, hewan, tempat, hotel, bahkan perusahaan. Bahkan ada isu akan ada kota halal dan wisata halal. Kini telah ada 14 ribu lebih perusahaan yang bersertifikat halal dari MUI. Lucu juga! Hahaha.

Secara logika, jika ada label halal, maka peribangangannya juga harus ada label haram. Label tersebut tercetak atau tertera pada benda atau tempat tersebut sehingga masyarakat awam bisa tahu yang juga berlabel haram. Hahaha.

MUI telah memasang aplikasi online apk untuk mengecek apakah suatu produk itu halal saja. Aplikasi tersebut bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (LPPOM MUI). Berdasarkan namanya, bukankah Cuma pangan, obat dan kosmetik yang seharusnya diberi label halal? Dengan label tersebut kemudian ada pertanyaan:  apakah yang tidak berlabel HALAL kemudian dianggap Haram? Aneh juga.

Berikut contoh perusahaan yang mendapatkan label halal MUI.

Zita Kreatif Indonesia/Si Cemplon, Bogor Utara, Zivanes Guguak Sarai Kab. Solok, Zizah Cake Kab. Pelalawan, Zoellenkec. Hulonthalangi, Zouping Chenshi Bio-Engineering Co., Ltd Zouping Xiwang Industrial Zone, Shandong P.R. China, Zoya Cireng Nuget Tanjung Senang.Bandar Lampung, Dan Sebagainya. perusahaan tersebut masuk dalam daftar produk halal mui 2020, daftar produk halal mui 2019, daftar produk makanan halal, daftar produk halal mui 2021. Total seluruh label halal yang diproduksi MUI sejumlah 1.292.392 tahun data 2021 pada aplikasi cerol SS23000.

Dengan aplikasi tersebut masyarakat muslim dapat memerika atau cek halal, cek halal produk luar negeri, halal mui kosmetik, daftar halal mui online semua produk yang ada di pasaran Indonesia. Jika tidak ada label haramnya, maka logikanya itu belum disertifikasi halal atau malah haram. Hehehe. tapi, menurut undang-undang di atas, hanya produk tertentu ya. Tertentunya terserah yang mau mendaftarkan produknya ke MUI atau terserah MUI mau barang yang mana.

Berikut jenis produk yang wajib mendaftarkan sertifikasi halalnya menurut undang-undang di atas.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam aturan itu dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (makanya sekarang merambah ke hotel dan bahkan kota). Hehehe.

Berapa biaya mendaftarkan sertifikasi halal ke MUI? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur biaya tersebut ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekitar Rp 300.000 sampai Rp 5 juta. Biaya tersebut untuk sertifikat halal, perpanjangan halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri. Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Untuk perusahaan besar atau asing, biaya sertifikasi halal 150 persen lebih tinggi dari tarif batas layanan umum.

Pemberian label halal pada suatu produk bukan pekerjaan mudah bagi MUI karena menyangkut hukum agama Islam. Sungguh pekerjaan yang berisiko berat. Luar biasa sekali para anggota MUI yang katanya mewakili ulama ini. Sungguh pekerjaan berat yang berisiko akhirat yang juga berat. Tapi, perlukah sebenarnya ada perwakilan ulama di Indonesia yang bekerja memberi label halal pada suatu produk? Atau perlukah pemerintah dengan tangan MUI memberi label halal pada produk di Indonesia? Perlukah memberi label halal pada tempat wisata, jalan tol, pasar, rumah sakit, laut, sungai, laut dan bahkan negara? Pertanyaan berat ini.

Cocokpedia menulis artikel dan esai ini hanya sekedar bertanya karena merasa aneh saja. Tidak perlu dimasukkan di dalam hati bagi para anggota MUI apalagi masuk ke ranah hukum. Bukankah halal cocokpedia mempertanyakan hal ini? (Toh, pertanyaan tidak perlu sertifikat halal kan?). Kulkas aja halal, kapan aku dihalalin? wkwkwkwk.

Posting Komentar untuk "Kulkas aja halal, kapan aku dihalalin?"