Pelatihan Dasar Militer bagi ASN Tidak Wajib Kok! Bersifat Sukarela

 

Pelatihan Dasar Militer bagi ASN Tidak Wajib Kok! Bersifat Sukarela. Berikut penjelasan Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN), tidak diwajibkan untuk ikut pelatihan komponen cadangan atau komcad. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) MenPANRB No. 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan sebagai bentuk dukungan dalam upaya Pertahanan Negara.

Dalam SE tersebut tidak disebutkan bahwa ASN wajib mengikuti pelatihan Komponen Cadangan atau komcad. Program Komcad bersifat sukarela sehingga ASN tidak perlu kuatir apalagi panik. Paham? Begitu kata humasnya.

Kalimat programnya kan Pelatihan Komponen Cadangan (komcad) bukan Komponen aktif. Jadi sifatnya sukarela. Itu pun kalau digunakan, kalau tidak ya tidak ada ruginya. Seandainya ikut pun tidak rugi karena ada bekal pengetahuan dan pengalaman baru. Setidaknya paham makna pertahanan negara dan bela negara. Akan paham juga tentang wawasan nusantara, garis pertahanan Indonesia, darat, laut, dan udara dan sebagainya.

Untuk ikut Pelatihan Komponen Cadangan (komcad) juga tidak siapa saja boleh ikut. Tentu ada persyaratan khusus. Terutama usia dan kesehatan fisik serta mental. Memang ada dasar hukum primer yakni Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan seperti pada:

Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara”

Begitu pula yang diamanatkan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yakni:

Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Walaupun dalam UUD 1945 dinyatakan wajib, tentu harus ada hukum atau aturan turunan semisal Surat Edaran (SE) MenPANRB No. 27/2021 di atas. Dan, pada Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam usaha pertahanan dan bela negara ASN bisa mendukung program tersebut melalui pengabdian sesuai profesi masing-masing.

Ketika dalam situasi darurat militer atau keadaan genting negara, maka UUD 1945 pasal 27 dan 30 pasti diberlakukan. Demikian logika hukumnya.Semoga bermanfaat.

Sumber gambar:

https://www.dailynewsindonesia.com/news/mancanegara/indonesia-masih-belum-perlu-wajib-militer/

 

 

Berbagi :