Bangsa Ini Hidup dan Besar dari Korupsi - CocokPedia
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bangsa Ini Hidup dan Besar dari Korupsi

 




Ketika korupsi makin menggurita di republik ini, kemudian pemerintah membentuk lembaga yang bernama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan diplesetkan menjadi Kelompok Penggiat Korupsi, hahaha. Apa yang terjadi ketika lembaga tersebut bekerja? Terjadi korupsi juga? Makin giat? KPK juga? Saya tidak menuduh lo, tapi ini bentuk pertanyaan.

Ketika lembaga tersebut tidak begitu efektif, bagaimana cara yang jitu memberantas korupsi? Ingat, para pejabat yang saat ini duduk di kursinya masing-masing, berkat orang-orang di belakang layar. Tentu tidak gratis. Seolah-olah mereka yang di balik layar mewariskan kitab ilmu korupsi yang indah kepada para pejabat yang saat ini bertugas. Maka solusinya, menurut saya butuh penghentian setidaknya dua generasi untuk bisa membersihkan naluri korupsi terutama di kalangan pejabat negara sehingga terputus jalur komunikasi dan koneksi orang-orang lama dengan orang-orang baru dalam memperoleh jabatan. Dengan memutuskan rantai budaya korup tersebut, rekam jejaknya bisa benar-benar bersih. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah berhasil. 

Satu fenomena yang mungkin bisa jadi gambaran dapat saya deskripsikan sebagai berikut.

Pertama dari tingkat terbawah. Seorang staf TU sebuah instansi atau dinas. Ia tidak akan bekerja tanpa ada terselip amplop atau jabat tangan di bawah meja. Ya, setidaknya harus ada pelicin lima puluh ribu rupiah. Ya, maklum, pangkat dan golongannya pasti masih rendah sedangkan kebutuhan hidup sangat tinggi. Masih dalam tingkat wajar dan manusiawi. Walaupun sebenarnya tugas administrasi publik adalah tugas pokoknya sehingga hak menggajinya karena kewajiban tersebut.

Kedua, di kalangan pendidikan terutama guru. Ada banyak permintaan administrasi oleh dinas pendidikan (tertentu, tidak semua). Baik itu tentang kenaikan gaji berkala, kenaikan tingkat, bahkan persyaratan pencairan sertifikasi. Contoh kenaikan tingkat, ada tarif tertentu yang tidak terpublish. Misal untuk bisa naik tingkat dari 3C ke 3D seorang guru dapat membayar satu juta lima ratus rupiah ke atas, tidak ke bawah. Pasti lolos dengan lancar. Ketika Surat Keputusan Kenaikan Tingkat sudah jadi, untuk sampai ke tangan guru, tentu juga diperlukan amplop yang berisi setidaknya seratus ribu rupiah.

Ketiga, kita naik ke kalangan pejabat kecil. Suatu instansi atau dinas, untuk menjadi Kapala Seksi (kasi), seseorang harus deposit sekitar lima puluh juta ke atas, lagi-lagi tidak ke bawah ya. Untuk menjadi Kepala Bidang, sekitaran seratus juta ke atas, jangan ke bawah lagi, hehehe. Untuk menjadi kepala dinas yang basah seperti dinas pendidikan atau kesehatan, maka perlu merogoh kocek sekitar lima ratus juta ke atas, tidak boleh kurang, lebih malah lebih sukses. Nah, karena proses mendapatkan jabatan sudah seperti itu, sangat wajar bagi pejabat untuk berusaha mengembalikan uang yang sudah ditarik duluan secara politis. Tidak heran ketika kemudian terjadi banyak penyimpangan proyek (korupsi) di mana-mana.

Keempat, kita naik lebih tinggi lagi. Jika deskripsi di atas sudah terjadi korupsi, apakah di atas jabatan tersebut juga terjadi? Tentu, hanya saja tidak semua dapat dibuktikan dengan nyata. Ada banyak cara untuk menyembunyikan praktik korup tersebut. Untuk jadi bupati atau wali kota, tentu tidak hanya sekedar lima ratus juta apalagi untuk menjadi menteri atau presiden. Pasti lebih gila lagi jumlah nolnya.

Untuk menjadi anggota dewan, maka partai butuh dana untuk promosi wajah calonnya. Setidaknya biaya buat banner di perempatan-perempatan jalan strategis menampilkan wajah calon anggota dewan. (anggap saja pengganti polisi yang mengawasi lalu-lintas). Partai juga butuh dana untuk merayu masyarakat agar memilih calon yang diusungnya. Partai juga butuh dana cuap-cuap kampanye. Dan, pasti butuh dana serangan fajar juga. Banyak sekali dana yang dibutuhkan, maka sebagian besar dana dapat diperoleh dari pejabat separtai yang masih aktif. (aktif korup juga, hahaha).

Coba bayangkan bagaimana seseorang yang ingin menjadi lurah. Coba tanyakan berapa uang dan harta yang sudah dikeluarkan. Mereka akan menyebut: saya sudah menjual tanah, menjual mobil, menjual perhiasan, dan sebagainya. (kadang juga menjual harga diri, ssst). Untuk dana pencalonan tersebut bisa sekitar dua ratus juga ke atas, tidak ke bawah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa oknum sebagian bangsa ini menghidupi diri mereka dari jalan korupsi. Jika tidak demikian, maka tidak terjadi kewajaran berpolitik dan bernegara apalagi berbangsa, hahaha. Sebagian oknum tersebut takkan mampu hidup tanpa korupsi. Dengan korupsi, maka semua gaya hidup dapat didanai dengan sangat cukup. Kan tidak mungkin seorang pejabat naik sepeda motor. Tidak mungkin seorang pejabat bersama keluarga makan di lesehan kaki lima. Tidak mungkin pejabat tidur di mushalla. Hahaha. Korupsi telah menjadi sumber dana khusus yang melebihi gaji mereka untuk kelangsungan hidup seluruh keturunannya.

Di tingkat daerah, kabupaten juga terbentuk BPK entah apa singkatannya. Badan ini khusus menyatroni para pegawai negara sampai tingkat pejabat daerah. Lagi-lagi, sebagian mereka ternyata juga penggiat korupsi. Maka, selain gagasan pemutusan mata rantai budaya korup di atas, perlu pula diselenggarakan tes properties sebelum mereka menjadi pejabat negara atau pegawai negara. Misalnya, mereka harus lulus uji pengetahuan dan keterampilan religi dan sosial seperti rapor anak SD; mereka juga harus hafal lima sila Pancasila dan butir-butirnya serta mampu mengaplikasikannya dalam keseharian; mereka harus tanda tangan kontrak pakta integritas, jika mereka melakukan korup, kepala mereka harus dipenggal dan keluarga koruptor yang ikut makan uang negara harus diasingkan ke pulau terpencil dan terjauh; dan sebagainya. Wuih, ngeri!

Nah, sekarang tugas orang yang kompeten melacaknya, tapi yang serius lo ya!

Posting Komentar untuk "Bangsa Ini Hidup dan Besar dari Korupsi"