RUU HIP dan Pilar Kebangsaan - CocokPedia
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

RUU HIP dan Pilar Kebangsaan





Coba perhatikan gambar 4 pilar kebangsaan yang beredar di google. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Pancasila dijadikan pilar negara padahal dulunya adalah pondasi atau dasar negara. Kini marak dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Di tengah pandemi yang mendera negeri tercinta ini, para elit politik khususnya para dewan legislatif menyibukkan diri dengan RUU HIP tersebut. Jelas tak ada dalam benak mereka pikiran tentang rakyat yang terdampak pandemi Covid-19. 

Adapun isi RUU HIP yang mereka usulkan antara lain sebagai berikut.
Ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Berikut rinciannya: Ketentuan Umum, memuat 1 pasal Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal Pendanaan, memuat 1 pasal Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal Ketentuan Penutup, memuat 3 pasal.

Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab, Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh diubah.

Seandainya RUU tersebut memang urgen dan vital harusnya memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996. Jika kemudian dalam perjalanannya, ada gagasan Tap MPRS itu termasukkan, itu lebih lucu lagi. Perlu diingat, Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, sudah final. ada banyak pekerjaan negara yang ada hubungannya dengan rakyat, yang utama adalah: Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.






Posting Komentar untuk "RUU HIP dan Pilar Kebangsaan"