Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

EMPAT PILAR KEBANGSAAN LAGI?


Flashback sedikit mengenai hasil putusan MPR RI tentang Empat Pilar Kebangsaan tahun 2014. Dalam putusan tersebut meletakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Proyek tersebut menghabiskan anggaran negara sebesar 318 milyar rupiah yang dirupakan dalam berbagai bentuk kegiatan dan produk. Kegiatan dan produk yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut. Biaya musyawarah Rp 53.966.242.000, pagelaran seni budaya Rp 9.200.245.000, pembuatan komik sosialisasi Rp 888.640.000, pembuatan film animasi 3D sosialisasi Rp 527.120.000, sosialisasi oleh anggota MPR RI di daerah pemilihan Rp 228.114.800.000, training of trainer Rp 19.594.492.000, lomba Rp2.176.350.000, dan biaya untuk focus group on discussion (FGD) Rp 4.280.077.000.

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kinerja MPR RI serta dengan tetap berbaik sangka terhadap perencanaan, proses, dan hasil keputusan tersebut secara logis akal sederhana masyarakat umum belum bisa menerima penempatan empat komponen tersebut sebagai pilar terutama Pancasila. Secara historis Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara, moral bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan sebagainya. Produk kerja MPR RI yang menempatkan Pancasila sebagai pilar mengakibatkan terjadinya pro dan kontra.

Pro dan kontra yang meluas tersebut kemudian melahirkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XI/2013 yang menolak penggunaan ‘pilar’ kebangsaan. Keputusan tersebut menolak dengan tegas penempatan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan karena Pancasila merupakan dasar/pondas negara. Keputusan tersebut mendapatkan respon sepi dari MPR RI, tapi kemudian pada tahun 2016, kata ‘pilar’ tersebut digunakan kembali pada kegiatan-kegiatan sosialisasi, termasuk dalam materi Ketua MPR RI di Sumenep, 18 September 2017.

Esai,Pancasila,Artikel,indonesia,flashback,MPR RI,empat pilar,bhinneka tunggal ika,komik,training of trainer,discussion,focus of,pro,kontra,sinergi,politik,strategi,revitalisasi,

Secara sederhana jika sebuah negara diibaratkan sebagai rumah, maka butuh pondasi dan pilar penyangga agar bangunan rumah tersebut dapat kokoh berdiri. Selain itu juga membutuhkan atap sebagai pelindung. Jika empat komponen yang dimaksud di atas sebagai pilar, lantas apa yang menjadi pondasi sebuah bangsa? Nasionalisme, sekularisme, liberalisme, sosialisme, atau yang lebih seram daripada itu?

Sekilas keegoan politik yang dijalankan MPR RI terkesan sinergis dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila  (UKP PIP). Pembentukan UKP PIP tersebut merupakan langkah strategis yang sebenarnya menyelaraskan pro dan kontra mengenai istilah Empat Pilar Kebangsaan. Langkah tersebut dilandasi dengan Nawacita yang salah satu misinya membangun revolusi mental yakni dengan merevitalisasi implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kebijakan tersebut kemudian diikat dengan dasar hukum Peraturan Presiden 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Pada perkembangan berikutnya UKP PIP ditindaklanjuti dengan penetapan Yudi Latief sebagai ketua Tim UKP PIP beserta perangkatnya yang dianggap setingkat kementerian. Salah satu tugas UKP PIP adalah melakukan legal review terhadap undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai peraturan di bawahnya. Juga menetapkan langkah teknis implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai moral bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan dasar negara.

Dengan langkah strategis legal reviewdi secara kritis akan mengkaji ulang seluruh perundang-undangan di Indonesia dengan harapan hasil kerja tim tersebut bermuara pada keputusan akhir bahwa Pancasila bukan ‘pilar’ melainkan dasar/pondasi negara yang harus disepakati secara final. Pro dan kontra apapun sebagai dampak dari sosialisasi tentang ‘pilar kebangsaan’ tidak diharapkan berlanjut di masa yang akan datang. Selain menghabiskan anggaran negara yang sangat besar juga menimbulkan konflik penafsiran akibat satu kata ‘pilar.’

Sebagai prasaran pelaksanaan Pemantapan Ideologi Pancasila, sebagaimana yang disampaikan penulis dalam ‘Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo tentang Pancasila’ yang diunggah pada 1 Juni 2017 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila di media sosial, terumuslah dua hal penting. Pertama, jangan jadikan Pancasila sebagai alat politik untuk kepentingan yang melanggar kemurnian Pancasila. Kedua, penerapan dan pengamalan nilai-nilai yang  terkandung dalam Pancasila harus diposisikan sebagai SURI TAULADAN, bukan lagi doktrinasi. Berkaca pada masa lalu, metode yang digunakan terbukti gagal. Implementasi harus dilakukan mulai dari aparatur negara dan menjadi contoh nyata yang bisa langsung masyarakat saksikan dan ikuti. Ketika langkah teknis pertama dan kedua tersebut terselenggara dengan baik, maka secara bertahap Indonesia akan menjadi bangsa beradab, bersatu, dan mampu pada titik akhir menjadi bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Dari berbagai sumber